RAPAT KORDINASI

RAPAT BPD, POKDARWIS & APARAT DESA

MASALAH INTEGRASI & INCOME HASIL KARCIS WISATA JUMIANG

Hampir beberapa bulan sebelumnya sudah! tepatnya pada bulan romadhan kalau tidak salah, Pokdarwis dengan perwakilan aparatur desa. Dua orang waktu itu yaitu Sekretaris desa dan salah satu pamong desa mengadakan pertemuan ( rapat interen ) yang mana rapat kala itu di tengahi oleh anggota BPD desa Tanjung. Anggota BPD yang hadir kala itu juga dua orang, Ketua BPD dan Sekretarisnya sebagai moderator rapat. Tempat rapatnya di salah satu rumah kediaman Anggota Pokdarwis Jumiang.

Tujuan dari di adakannya rapat interen tersebut membahas tentang Bagaimana "Membangun sinergi Antara aparatur desa dengan Pokdarwis Jumiang agar memiliki pandangan tujuan yang sama dalam membangun Wisata Jumiang kedepannya dengan harapan adanya saling bekerjasama" dan yang kedua yaitu masalah "Pembagian Persentase hasil dari karcis Wisata Jumiang" yang mana persentase tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu 1. Kepada Dinas sebagai pemasukan daerah 2. Kepada Desa sebagai pemasukan desa 3. yang terakhir kepada Pokdarwis sebagai khas Kelompok.

Alhamdulillah .. dalam rapat interen tersebut menumbuhkan hasil yang positif, salah satunya ialah menjalin hubungan yang baik antara aparat desa dengan Pokdarwis serta anggota BPD sebagai penengah rapat. Dan tak kalah pentingnya adalah persentase untuk desa yang semakin jelas berapa persennya. Dari hasil rapat tersebut menghasilkan persentase sebagai berikut :

TABEL PERSENTASE PEMASUKAN DANA KARCIS WISATA JUMIANG

NO	NAMA DEPARTUR	PERSENTASE ( % )
1	DINAS ( PEMASUKAN DAERAH )	20 %
2	DESA (PEMASUKAN DESA )	10 %
3	POKDARWIS ( KHAS KELOMPOK )	70 %

Hasil persentase tersebut tentunya tidak langsung terbentuk begitu saja, tentu saja itu terbentuk melalui pemikiran dan berbagai kepentingan yang berbeda dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan segala kebutuhan dan tujuan serta jejak pendapat dari seluruh pihak rapat akhirnya muncullah nilai persentase tersebut. Untuk sementara ini pemasukan persentase yang berjalan hanya antara pihak Dinas dengan Pokdarwis saja, sedangkan pemasukan yang ke Desa masih menunggu rapat selanjutnya oleh BPD bersama yang lainnya sebagai pengesahan dan persetujuan seluruh pihak. Artinya 10% untuk pemasukan desa masih belum berlaku/ berjalan..

Kami berharap rapat tersebut secepatnya bisa terselenggara agar tidak terjadi ketimpangan dan beban/ masalah yang menimbulkan ketidak selarasan hubungan antara Kelompok dan Desa. itu saja ..
Terimakasih, Silahkan saran dan komentar yang membangun kami harapkan....